Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mencari terobosan inovatif untuk menekan angka kasus COVID-19. Sebab, secara gamblang pemerintah telah mengakui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali tidak efektif.
"Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur. Kewenangan eksekusi harus digunakan dengan benar dan sungguh-sungguh," katanya dalam keterangan pers, Senin, (1/2/2020).
1. Pemerintah diminta fokus pada penguatan sistem kesehatan
Netty menilai kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia saat ini karena pemerintah membagi hati untuk penguatan sistem kesehatan dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, ia memberikan saran agar pemerintah melakukan karantina wilayah secara penuh.
"Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," katanya.
2. PSBB dan PPKM dinilai sebagai kebijakan setengah hati
Menurut Netty PSBB dan PPKM adalah contoh dari kebijakan setengah hati. Sebab, kebijakan itu bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk, namun kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik.
"Di pasar tradisional, antrean dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes,” katanya.
3. Kasus COVID-19 semakin melonjak dan ekonomi Indonesia tidak kunjung pulih
Hasilnya, lanjut Netty, kebijakan tersebut tidak bisa menekan laju penambahan kasus. Justru, kasus COVID-19 makin melonjak dan ekonomi tidak pulih. Sekali lagi ia menekankan bahwa pemerintah harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif, yang memang cocok diterapkan di Indonesia
"Sampai saat ini angka kasus sudah mencapai lebih dari 1 juta dengan positifity rate yang terus meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi pun masih terpuruk," jelasnya.