LP3ES Soroti Fenomena Pengambilalihan Paksa Parpol

LP3ES Soroti Fenomena Pengambilalihan Paksa Parpol

Terbaiknews - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat JakartaSenin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksadi mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahanyang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

– Upaya pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang diungkapkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuai banyak sorotan. Tak hanya kalangan politikus parpol, namun juga sejumlah pengamat dan akademisi.

Salah satunya, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto yang menuritnya, upaya ambil alih paksa ini patut menjadi perhatian bersama karena bukan yang pertama kalinya.Pasalnya, hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kualitas demokrasi di Indonesia menjadi semakin turun. Bahkan, bisa jadiakan tergelincir dalam otoritarianisme.

“Ciri demokrasi adalah kompetisi, sehingga diperlukan oposisi yang sehat. Karena jika oposisi tidak ada lagi, maka yang menjadi korban adalah warga negara,” kata Wijayanto dalam webinar yang diselenggarakan LP3ES.

Sementara itu, dalam pandangan Visiting Fellow ISEAS Singapura Made Supriatma, ini merupakan persoalan political clique, dimana pihak yang kuat berusaha menyingkirkan pihak yang dianggap lemah.

“Saya tidak yakin Moeldoko bergerak sendiri. Diduga Ia didukung oleh clique kekuasaan yang tidak permanen, yang berhitung apa yang dia dapat dan resources mana yang bisa digunakan,” ujarnya.

Pembicara lainnya dari LIPI Aisah Putri Budiarti memaparkan, baru pada era Reformasi, terdapat jaminan hukum bagi independensi partai politik. Tapi ini tidak menjamin tidak adanya intervensi kekuasaan.

Aisah merujuk pada kasus yang terjadi pada PPP dan Golkar pada periode 2014-2016, saat Kemenkumham mengeluarkan SK yang mengesahkan salah satu kepengurusan, padahal konflik belum selesai. Intervensi juga dilakukan melalui lobby elit politik.

“Intervensi atas partai politik melemahkan demokrasi dari dua sisi, yaitu melemahkan oposisi dan juga melemahkan kelembagaan/sistem partai politik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Voxpol Center Syarwi Pangi Chaniago menyebut upaya pengambilalihan paksa ini sebagai kerja demokrasi yang paling buruk.

“Jadi mau ambil partai orang dengan tanpa biaya besar,” kata Pangi.

Menurut Pangi, mengapa Partai Demokrat menjadi sasaran, karena partai ini masih bagus masa depannya. Secara oposisi, partai ini yang paling dilirik rakyat. PKS sama-sama oposisi, tapi belum pernah berkuasa.

“Partai Demokrat kan sebagai oposisi, pernah berkuasa 10 tahun, Makanya dia menjadi seksi untuk diakuisisi,” ujarnya.

COVID-19 Detais Indonesia