PPKM Kota Magelang, Pengunjung Mal Dibatasi Sampai Hajatan Tak Boleh Prasmanan

PPKM Kota Magelang, Pengunjung Mal Dibatasi Sampai Hajatan Tak Boleh Prasmanan

Terbaiknews - MAGELANG- Kota Magelang menjadi salah satu daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan...

MAGELANG, - Kota Magelang menjadi salah satu daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM), sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 443.5/0000429 tentang PPKM dan antisipasi peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Tengah.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut sejumlah sektor di wilayah ini dibatasi pada 11-25 Januari 2021.

Melalui SE yang ditandatangani Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito tertanggal 11 Januari 2021, Pemerintah Kota Magelang merincikan beberapa kegiatan masyarakat yang dibatasi dan diatur sesuai ketentuan protokol kesehatan.

“Kita ikuti SE Gubernur tersebut, semua kegiatan masyarakat dibatasi. Ini bukan PSBB ya, tapi hanya pembatasan kegiatan masyarakat agar ekonomi tetap berjalan," jelas Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono, dalam keterangan pers kepada wartawan, Senin (11/1/2021) sore.

Jateng Terapkan PPKM, Ganjar Minta Pelaksanaan Harus Paralel dengan Sosialisasi

Joko menyebutkan, selama berlaku PPKM, tempat kerja perkantoran harus menerapkan work from home (WFH) dan work from office (WFO) dengan persentase masing-masing 75 persen dan 25 persen.

"Meski WFH pegawai tetap kerja tapi di rumah, jadi bukan libur. Pekerjaan yang biasanya dikerjakan di kantor dapat dikerjakan di rumah masing-masing,” paparnya.

Kemudian untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan ketertiban umum, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan protokol kesehatan lebih ketat.

PPKM berlaku untuk perusahaan swasta/industri sehingga wajib mengatur jam kerja atau shift, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari adanya kerumunan.

"Kegiatan belajar mengajar tetap daring (online), tidak boleh ada tatap muka," tegas Joko.

Selanjutnya, PPKM di restoran, rumah makan, kafe, angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan kegiatan lain yang sejenis diatur dengan sejumlah ketentuan. Antara lain, pengunjung hanya 50 persen dari kapasitas semula.