268 Ton Pacul Impor Serbu RI, Kemendag: Diduga Ilegal

268 Ton Pacul Impor Serbu RI, Kemendag: Diduga Ilegal

Terbaiknews - Foto: Adhi Indra Prasetya/detikcom
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pacul sepanjang Januari-September 2019 senilai US$ 101,69 ribu dengan total berat 268,2 ton. Hal ini disorot langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Perdagangan akui adanya importir ilegal. Hal itu dinilai sebagai pelanggaran.
"Tadi kan seperti yang dikatakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri izin impor cangkul untuk perkakas tangan itu baru satu kali dikeluarkan dan itu pun bukan dalam bentuk jadi. Nah yang kami temukan ini sudah bentuk jadi, sudah ada gagangnya, nah itu patut diduga ilegal," ungkap Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PTKN) Veri Anggrijono di kantornya, Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Loading...
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan bahwa importir pacul siap pakai tersebut tak pernah diberikan Surat Perizinan Impor (SPI) dari Kemendag.
"Jadi kita tidak pernah memberikan izin impor untuk cangkul jadi. Nah kalau ada impor cangkul jadi itu berarti melanggar ketentuan. Dan teman-teman dari Direktorat Jenderal PTKN, dua minggu yang lalau sudah turun ke lapangan dan menemukan ada beberapa cangkul yang diimpor secara jadi, dan sudah dilakukan pengaman terhadap barang-barang yang dilakukan di lapangan," jelas Wisnu.

Kemudian, Veri menuturkan pacul siap pakai yang sudah diamankan Kemendag jumlahnya ribuan. Pacul-pacul impor ilegal tersebut ditemukan di Surabaya dan Tangerang.
"Kami sekitar dua minggu yang lalu sudah mengamankan yang diduga beberapa importir, yang diduga mengimpor produk perkakas tangan dalam bentuk jadi, di dua kota, Surabaya dan Tangerang," imbuh Veri.
Veri mengatakan, pengusaha yang mengimpor pacul secara ilegal akan dicabut izin usahanya.
Sedangkan, pengusaha yang sudah masuk radar Kemendag dan diamankan pacul ilegalnya ini sedang diproses. Ia mengungkapkan, pihaknya akan secepat mungkin menetapkan sanksi jika memang pengusaha tersebut terbukti tak memegang SPI.
"Segera ya. Nah ini patut diduga pacul itu ilegal ya. Itu mungkin dampak post border, sedang kami dalami," tutup Veri.

Simak Video "Mengungkap Desa "Siluman" Penyedot Anggaran"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
paculimpor paculpacul impor
Source : https://finance.detik.com/industri/d-4777461/268-ton-pacul-impor-serbu-ri-kemendag-diduga-ilegal
Loading...

Berita terkini

Tol Krian-Bunder ditargetkan operasi awal tahun 2020

Tol Krian-Bunder ditargetkan operasi awal tahun 2020

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Tol dari arah Krian menuju Bunder, Kabupaten Gresik, Jatim yang masuk...

terkait

Naik LRT, Rawamangun ke Kelapa Gading Cuma 13 Menit

Naik LRT, Rawamangun ke Kelapa Gading Cuma 13 Menit

LRT Jakarta/Foto: Herdi Alif Al Hikam

terkait

Rombongan Pengusaha Jepang Temui Pimpinan DPR, Ini yang Dibahas

Rombongan Pengusaha Jepang Temui Pimpinan DPR, Ini yang Dibahas

Foto: Rengga Sancaya

terkait

Penurunan GWM Bisa Akselerasi Perubahan Suku Bunga Bank

Penurunan GWM Bisa Akselerasi Perubahan Suku Bunga Bank

Ekonom meyakini permintaan kredit akan meningkat pada 2020.

terkait

Sektor Industri yang Butuh Banyak Pekerja di 2020

Sektor Industri yang Butuh Banyak Pekerja di 2020

, Jakarta - Konsultan rekrutmen Robert Walters beberkan beberapa sektor industri yang diprediksi...

terkait

Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru, Simak Rutenya

Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru, Simak Rutenya

, Jakarta Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui...

terkait

Plt Gubernur berharap presiden tetapkan tiga daerah di Aceh jadi KEK

Plt Gubernur berharap presiden tetapkan tiga daerah di Aceh jadi KEK

Meulaboh (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah berharap kepada Presiden...

terkait

Kementerian PUPR Tawarkan Investasi 4 Ruas Tol Sepanjang 424 Km

Kementerian PUPR Tawarkan Investasi 4 Ruas Tol Sepanjang 424 Km

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan acara penjajakan minat pasar...

terkait