Manajemen Komunikasi Pemerintah soal Vaksinasi Covid-19 Dinilai Lemah

Manajemen Komunikasi Pemerintah soal Vaksinasi Covid-19 Dinilai Lemah

Terbaiknews - KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RIDeddy Yevri Sitorus meminta pemerintah memperbaiki cara...

, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah memperbaiki cara komunikasinya kepada publik terkait vaksin Covid-19.

Hal ini disampaikan Deddy mengingat masih ada perbedaan pendapat jelang vaksinasi yang akan dimulai pada 13 Januari 2021 di Istana Negara.

“Saya melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan masih lemah dalam melakukan manajemen komunikasi publik soal vaksin dan vaksinasi,” ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1/2021).

Deddy menilai informasi yang disampaikan pihak terkait masih perlu diperbaiki. Dengan begitu, informasi yang diterima masyarakat sangat terbatas.

Menurut dia, hal itu membuat masyarakat bingung, ragu, dan curiga yang akhirnya mencari sumber informasi lain yang justru menimbulkan polemik.

Menhub: Presiden Telpon Lebih Dari 5 Kali untuk Update Kabar Terkini Musibah Sriwijaya Air

“Saya meminta kepada Kementerian dan Satgas Covid-19 serta lembaga terkait lainnya untuk tidak menganggap remeh kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, tuntas dan berkelanjutan,” kata Deddy.

Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah harus menginformasikan dengan jelas tentang sumber, alasan, jumlah, dan kelebihan masing-masing vaksin Covid-19 agar tidak ada kebingungan di masyarakat.

Dia menilai saat ini terjadi polemik di masyarakat soal jenis vaksin, apakah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnic Sinopharm yang memicu kebingungan dan kekhawatiran.

Pemerintah juga diminta terbuka dan menjelaskan jika nantinya akan menggunakan lebih dari satu jenis vaksin, sasaran vaksinasi, kerangka waktu, lokasi vaksinasi, metode vaksinasi massal dan jadwal di daerah masing-masing.

“Informasi terkait harus terus menerus disampaikan secara terpadu dan berjenjang agar tidak terjadi bias informasi ketika sampai ke masyarakat bawah,” lanjut Deddy.

Kadin: Dari 131 Juta Tenaga Kerja, 40 Persen Hanya Lulusan SD

COVID-19 Detais Indonesia