Mahkamah Agung Batalkan Vonis Pembebasan Bos SNP Leo Chandra

Mahkamah Agung Batalkan Vonis Pembebasan Bos SNP Leo Chandra

Terbaiknews - Jakarta - Mahkamah Agung RIÂtelah mengabulkan permohonan Kasasi dari OJK dengan membatalkan...

, Jakarta - Mahkamah Agung RIÂtelah mengabulkan permohonan Kasasi dari OJK dengan membatalkan keputusan PN Jakarta Pusat terhadap terdakwa Leo Chandra,ÂKomisaris Utama PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

"OJK sebelumnya pada 2018 telah memproses pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Leo Chandra selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT SNP terkait pengabaian pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU OJK," dikutip dari keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Kamis (17/9/2020).

Adapun Vonis Kasasi MA yaitu, pertama, mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut tersebut. Kedua, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 337/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 17 September 2019 tersebut

Selain itu, Leo Chandra juga telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana â&;&;Turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan secara berlanjut

Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP yang merupakan perusahaan pembiayaan yang terdaftar atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP 181/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002, tidak menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

Hal tersebut tercermin dari Laporan keuangan PT SNP yang tidak menunjukan kondisi sebenarnya, transaksi keuangan perusahaan dengan grup Columbia selaku pihak terafiliasi PT SNP tanpa adanya dokumen pendukung, perangkapan jabatan untuk seluruh pegawai kantor cabang, serta alokasi biaya operasional PT SNP dan Grup Columbia yang tidak dipisahkan.

Laporan Keuangan PT SNP tersebut digunakan SNP untuk mendapatkan pendanaan dari 14 bank serta penerbitan medium term notes, sehingga hal tersebut melanggar Pasal 53 POJK 29 Tahun 2014 yaitu perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatannya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur dan pemangku kepentingan termasuk OJK.

Â

COVID-19 Detais Indonesia