UMP 2021 Tak Naik: Mau Tetap Naik? Silakan Nego ke Kantor!

UMP 2021 Tak Naik: Mau Tetap Naik? Silakan Nego ke Kantor!

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Pengusaha telah mengambil sikap tak akan menaikkan upah minimum provinsi...

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha telah mengambil sikap tak akan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 karena kondisi ekonomi Indonesia yang berat terkena dampak pandemiÂcovid-19, sedangkan pekerja menghendaki tetap ada kenaikan UMP.

Jalan tengahnya, bagi pekerja yang keberatan dengan tak ada kenaikan UMP 2021 secara nasional, bisa melakukan langkah bipartitÂatau bernegosiasi dengan perusahaan masing-masing. Hal ini terutama bagi perusahaan yang masih mampu memberikan kenaikan upah di tahun depan.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Bob Azam mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membicarakan formulasi mengenai upah di tahun 2021 mendatang. Seperti diketahui, 1 November menjadi batas waktu pemerintah provinsi menetapkan UMP.


"Sudah dibicarakan. Sekarang lagi konsolidasi DepenasÂ(dewan pengupahan nasional) pusat sama daerah untuk membahas. Jadi sebenarnya saya lagi ikut nih seminar meeting nasional," kata Bob kepada CNBC Indonesia, Jumat (16/10).

Pembicaraan mengenai upah minimum sangat penting bagi buruh dan pelaku usaha. Pengusaha sejak jauh-jauh hari sudah meminta tidak ada kenaikan UMP. Alasannya saat ini kondisi dunia usaha sedang sulit, untuk bisa bertahan saja tak mudah.

"Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi minus diperkirakan -1,5 sampai -2. Inflasi paling 1-2%. Ujung-ujungnya 0% (tak naik UMP) juga kan. Jadi kita anjurkan dari unsur pengusaha, jadi ya udah bipartitÂsaja (negosiasi pekerja dengan perusahaan), nggak usah ada (UMP) nasional. Kita sama saja dengan tahun sebelumnya," kata Bob yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan kepada CNBCÂIndonesia, Jumat (16/10).

Di sisi lain, buruh tetap berpendapat bahwa UMP 2021 harus tetap naik. Di sisi lain, upaya bipartitÂdengan perusahaan belum tentu buruh akan mendapatkan haknya.

"Nggak (alot) sebenarnya sudah pada ngerti. Hanya beberapa orang aja yang berusaha memaksakan. Semua juga sudah ngerti. Kita juga sudah konsolidasi di FGD-FGD menghadapi Covid-19 ini. Kita lihat kok unsur ini saling mengerti kondisinya. Kita juga imbauannya bukan yang menekan banget kan, kita bilang yang mampu silakan bipartit," katanya.


[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)

COVID-19 Detais Indonesia