Siap-siap! CPNS 2021 Prioritaskan Tenaga Kesehatan

Siap-siap! CPNS 2021 Prioritaskan Tenaga Kesehatan

Terbaiknews - JakartaIDN Times - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo...

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan memprioritaskan tenaga kesehatan dan teknis di seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

“Pemerintah memberikan prioritas untuk pemenuhan tenaga guru kesehatan dan teknis untuk mendukung program pembangunan nasional,” kata Tjahjo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis 19 November 2020 lalu.

1. Tenaga kesehatan sangat minim

Siap-siap! CPNS 2021 Prioritaskan Tenaga KesehatanIlustrasi swab test (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Tjahjo menjelaskan, guru, perawat, bidan, dan dokter baik di puskesmas pembantu atau rumah sakit rujukan sangatminim saat ini. Bahkan PNS bidang administrasi saat ini juga ada yang menjadi guru ataupenyuluh kesehatan.

“Karena 1,6 juta ASN yang tenaga administrasi itu banyak diberikan tugas sebagai guru, sebagai penyuluh kesehatan,” ujarnya.

2. Pemerintah siapkan 1 juta formasi tenaga guru di CPNS 2021

Siap-siap! CPNS 2021 Prioritaskan Tenaga KesehatanSejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menandatangani petisi sebagai ikrar netralitas ASN pada Pilkada serentak tahun 2020 di Batam, Kepulauan Riau, Senin (19/10/2020). ANTARA FOTO/Teguh prihatna

Selain tenaga kesehatan, Pemerintah juga telah menyiapkan 1 juta formasi tenaga guru di CPNS 2021. Tjahjo memastikan anggaran untuk menyerap CPNS sudah disiapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Rapat kami antara PAN-RB, BKN, Mendagri, Menkeu, Mendikbud selesai untuk pengadaan satu juta tenaga guru,” kata Tjahjo.

3. Tjahjo minta kementerian dan lembaga untuk melakukan efesiensi

Siap-siap! CPNS 2021 Prioritaskan Tenaga KesehatanIDN Times/Teatrika Handiko Putri

Tjahjo mengimbau kepada kementerian atau lembaga untuk menyusun formasi CPNS 2021 sesuai kebutuhan. Menurutnya, kementerian atau lembaga tidak harus menerima CPNS sesuai jumlah yang pensiun.

“Kalau pensiun 10 tidak harus terima ASN 10, kalau memang harus dua, harus satu tidak masalah karena dengan sistem e-government ini akan bisa kita mempraktiskan tata kelola pemerintahan ini,” ujarnya.

COVID-19 Detais Indonesia