Ini Duduk Perkara Fenomena Obral Hotel di Yogyakarta

Ini Duduk Perkara Fenomena Obral Hotel di Yogyakarta

Terbaiknews - JakartaCNBC Indonesia - Ratusan hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di ambang atau bahkan...

Jakarta, CNBC Indonesia - Ratusan hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di ambang atau bahkan sudah mengalami kebangkrutan. Sebagai daerah wisata, Yogyakarta terkena hantaman keras akibat Covid-19 selama 10 bulan terakhir ini.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranawa Eryana menyebutkan bahwa jumlah hotel yang gulung tikar dari hari ke hari kian bertambah.

"Ada beberapa unit usaha yang mulai tutup. Kemarin data kita 30, sekarang sudah meningkat jadi 50 di DIY per hari ini, hotel dan resto tutup. Ini hanya data yang masuk sebagai anggota PHRI DIY, jumlahnya 300-an. Kalau di luar PHRI, bisa dua kali lipat, ratusan," sebut Deddy kepada CNBC Indonesia, beberapa waktu lalu.


Ratusan hotel masuknya masuk ke dalam beberapa kategori, mulai dari kuat, setengah kuat, pingsan, hampir mati dan mati. Kekuatan finansial dari masing-masing unit usaha menjadi penentu.

"Ada kemungkinan hotel dijual, bertahan dengan menjual aset atau istirahat sementara saja. Banyak juga yang menawarkan hotel," papar Deddy.

Tutupnya ratusan hotel itu sebagai dampak pembatasan sosial, di mana ada imbauan masyarakat tidak melakukan mobilitas jika tidak perlu. Sehingga, pendapatan tidak ada karena sebagian besar masyarakat luar daerah tidak memilih berlibur ke Yogyakarta.

"Kenapa tutup? Hotel dan resto nggak kuat lagi bayar operasionalnya, listrik tetap, bayar karyawan, BPJS tetap jalan, pajak juga jalan. Argo berputar, tapi pemasukan nggak ada," kata Deddy.

Selain kewajiban yang tetap jalan, sebagian besar hotel juga sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai apa yang diminta pemerintah, baik pusat maupun daerah. Misalnya, sertifikasi cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment sustainability (kelestarian lingkungan).

"Jadi kelihatannya apa gunanya mendapatkan itu, sementara keran kita dimatikan. Karena sektor pariwisata mobilitas pergerakan manusia, kalau pergerakan dihentikan, harusnya ada solusi relaksasi. Ini yang kita rasakan," katanya.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani pun angkat bicara akan hal ini. Secara fundamental ternyata perhotelan di Yogyakarta sudah mengalami titik jenuh, alias tak seimbang antara suplai dan permintaan saat sebelum ada pandemi.

Ketika masyarakat enggan untuk bepergian, maka sulit bagi industri pariwisata untuk tetap hidup. Hotel-hotel di Yogya lebih banyak yang kosong dibanding yang terisi.

"Banyak okupansi di Yogya yang di bawah 20%, jadi sulit. Mereka kondisinya kalau beroperasi berat, jadi banyak yang menghentikan operasinya," sebut Hariyadi.

Dengan penghentian operasi, pelaku usaha berharap bisa menyelamatkan anggaran yang ada untuk kebutuhan lain, misalnya listrik yang tidak juga mendapat keringanan serta pajak yang juga tetap berjalan.

Namun, itu tidak bisa terus berlangsung dengan jangka waktu yang lama. Sebagai industri yang mengandalkan mobilitas, maka pergerakan manusia menjadi kunci utama.

"Bisa bergerak ketika PPKM berakhir, seperti pada September, Oktober mulai membaik setelah PSBB pertama dan pemulihan penanganan pandemi harus diatasi dulu. Dengan keberanian masyarakat dalam beraktivitas secara aman, maka akan lebih baik. Kalau kita berharap dengan stimulus sulit karena keuangan negara terbatas," jelas Hariyadi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) itu.


[Gambas:Video CNBC]

(wia)