ICW Dorong KPK Supervisi Kasus Djoko Tjandra di Polri dan Kejagung

ICW Dorong KPK Supervisi Kasus Djoko Tjandra di Polri dan Kejagung

Terbaiknews - JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkanditerbitkannya Praturan Presiden...

JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan, diterbitkannya Praturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa memulai supervisi awal pada skandal Djoko Tjandra yang sedang ditangani Kejaksaan Agung maupun Kepolisian. Terlebih KPK telah resmi mengeluarkan surat perintah supervisi untuk kasus tersebut.

“ICW mendorong agar KPK dapat memulai supervisi awal pada kasus Djoko Tjandra yang sedang ditangani Kejaksaan Agung maupun Kepolisian,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Menurut Kurnia, ada beberapa hal yang belum terungkap dalam penanganan perkara Djoko Tjandra. Salah satunya keterlibatan oknum Jaksa lain dalam perkara Djoko Tjandra.

“Dalam pengurusan fatwa di Mahkamah Agung, siapa saja yang terlibat? Apakah hanya Pinangki? atau sebenarnya ada juga oknum di internal MA yang turut membantu,” cetus Kurnia.

Menurut Kurnia, selain Andi Irfan Jaya apakah ada politisi lain yang juga terlibat dalam perkara pengurusan fatwa yang turut melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Poin tersebut harus didalami oleh KPK dengan menanyakan perkembangannya pada Kejaksaan Agung atau pun Kepolisian. Jika jawaban yang didapat sekadar normatif atau ada upaya untuk melindungi pihak tertentu, maka selayaknya KPK dapat mengambil alih seluruh penanganan yang ada pada Kejaksaan Agung ataupun Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perpres Supervisi,” ujar Kurnia.

Kasus Djoko Tjandra Diminta Diungkap Secara Transparan

Kurnia pun menegaskan, Perpres yang mengatur soal supervisi KPK menjadi pengingat bagi Pimpinan Kejaksaan Agung atau Kepolisian, agar dapat kooperatif jika KPK sedang melakukan supervisi. Menurutnya, ICW tidak berharap hal yang dilakukan Kejaksaan Agung saat menangani perkara Pinangki kembali berulang.

“Contohnya ketika Kejaksaan Agung diduga tidak melakukan koordinasi kepada KPK saat melimpahkan perkara ke Pengadilan. Praktik ini ke depannya tidak boleh lagi terjadi,” tegas Kurnia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres ini mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempunyai kewenangan pengambil alihan penanganan kasus korupsi dari Polri maupun Kejaksaan Agung.

Perpres supervisi KPK itu disahkan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2020 dan berlaku pada saat diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada 21 Oktober 2020.

Perpres tersebut memuat 11 pasal, dalam setiap pasal mengatur cara-cara bagaimana KPK melakukan supervisi perkara korupsi di lingkungan Kejagung dan Polri. Langkah pertama yang dilakukan KPK untuk melakukan supervisi adalah bersurat ke kepala instansi hukum yakni ke Kapolri dan Jaksa Agung.

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi,” demikian bunyi Pasal 2 Ayat 1 Perpres 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (28/10).

Saksikan video menarik berikut ini:

COVID-19 Detais Indonesia